Dewan Pers diduga telah gagal fungsi

 CERITA, Kenapa
Dewan Pers diduga telah gagal fungsiby YuYuon.Dewan Pers diduga telah gagal fungsiBerdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pers, disebutkan bahwa, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuk Dewan Pers yang independen.” Kemudian, di antara lima (5) butir “Pernyataan Dewan Pers”, pada poin satu (1) disebutkan, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat pers, yang berfungsi melindungi […]
banner 468x60

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pers, disebutkan bahwa, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Kemudian, di antara lima (5) butir “Pernyataan Dewan Pers”, pada poin satu (1) disebutkan, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat pers, yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers.

Pada poin ke dua (2) i : Menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers sebagai perwujudan hak-hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi,

Bersamaan dengan itu, kebebasan atau kemerdekaan pers, sesungguhnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh serta menyampaikan informasi bagi kepentingan khalayak, sebagaimana dijamin dalam Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada PasalPasal 19, 20, dan 21.

Berangkat dari maraknya intimidasi, kriminalisasi, diskriminasi serta perlakuan sewenang-wenang oleh berbagai pihak terhadap pegiat dunia kehidupan pers pada dekade belakangan ini, dinilai telah menambah catatan suram tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Dewan Pers yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menempatkan pers sebagai pilar keempat dalam sebuah negara demokrasi, telah berlaku abai bahkan cenderung menjadi pihak yang menjerumuskan pers ke wilayah yang sumir.

Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Setwil Jawa Barat, Jansen matondang.  Sengketa pers yang berulang-ulang terjadi, baik dalam bentuk kriminalisasi, perlakuan diskriminatif dan sejenisnya yang menimpa insan pers sudah seharusnya tidak terjadi lagi.

Seiring dengan semangat dibentuknya Dewan Pers, hal tersebut patut dijadikan pembelajaran oleh Dewan Pers.

Menururt Jansen, Dewan Pers telah gagal fungsi. Terbukti dengan masih sangat banyaknya media massa yang tidak ter-akomodir. Beriring dengan itu, Dewan Pers tidak mampu menampung aspirasi wartawan pada umumnya, khususnya bagi media yang terbilang kecil.

“Dengan begitu, seharusnya Dewan Pers meng-evaluasi diri dengan menjadikan semua konflik yang terjadi sebagai pembelajaran,” kata Jansen saat menggelar acara “Bincang-bincang sore” di Dewan Caffe, Bekasi (13/8).

Jansen menjelaskan, dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) disebutkan, Dewan Pers melaksanakan fungsinya (a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.

“Apakah fungsi Dewan Pers seperti yang tercantum dalam pasal itu (Pasal 15) sudah diimplementasikan? Apakah sudah disosialisasikan secara massif?” tanya Jansen.

Terkait dengan hanya ada 7 (tujuh) organisasi pers dan penerbit yang menjadi stake holder, Jansen menegaskan, Dewan Pers telah menciptakan ketidakharmonisan pers di Indonesia,”Dimana saat ini boleh dikatakan hampir 90 organisasi pers yang telah berdiri, namun tidak diberikan tempat dan kepastian (diakui) didalam tubuh Dewan Pers,” paparnya.

Jansen juga mengaku prihatin dengan adanya penerapan sistem verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers yang terindikasi jadi ‘Bancakan’ para oknum. Begitupun dengan verifikasi media yang tidak lebih hanya untuk mengkerdilkan bahkan ‘Membumihanguskan’ media kecil atau yang baru tumbuh.

“Makanya hal ini seringkali menimbulkan kontroversi, polemik, hingga berujung pada perlakuan diskrimitasif, intimidasi bahkan kriminalisasi terhadap media dan wartawannya,” tegas Jansen.

Lebih jauh lagi, manakala terjadi sengketa pemberitaan seperti tuduhan adanya pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, fitnah dan sebagainya, seringkali terjadi salah penafsiran dalam penanganannya.

“salah satu pemicunya adalah karena sistim penegakan hukum yang ada di Indonesia masih menganut politik standar ganda. Sebahagian aparat penegak hukum masih memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan untuk menangani perkara aduan terkait pemberitaan media,” terangnya.

Pada akhir perbincangan, Jansen kembali menegaskan, UU Pers merupakan lex specialis (pengecualian). Oleh karenanya setiap pekerja jurnalistik dapat melangsungkan tugasnya tanpa harus dibayangi oleh berbagai tekanan atau rasa takut akan ancaman masuk penjara.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Mari Berbagi :

Kalimat yang berkaitan:

Kalimat terBaru

Tuliskan Pendapatmu...!!!